Kinerja Pengamanan Pemilu dari Polri dan TNI Diapresiasi

12-07-2019 / KOMISI II
Suasana pertemuan Tim Kunker Komisi II DPR dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, KPU, Bawaslu, Polda, dan Kejati. Foto: Eko/jk

 

Anggota Komisi II DPR RI Kresna Dewanata Phrosakh mengapresiasi kinerja Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengamankan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019. Polri dan TNI sudah menerjunkan personelnya untuk mengamankan Pemilu, sehingga proses Pemilu berjalan aman, kendati masih ada segelintir permasalahan.

 

“Polri dan TNI sudah menerjunkan personelnya untuk mengamankan. Kita perlu mengapresiasi petugas-petugas Polri dan TNI, Panwaslu, semuanya harus diapresiasi,” papar Kresna saat mengikuti rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, KPU, Bawaslu, Polda, dan Kejati terkait evaluasi Pemilu 2019 di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Selasa (9/7/2019).

 

Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini menjabarkan, dari sisi keamanan di tataran elit politik dengan publik luas berbeda penanganan. Menurutnya di tataran khalayak umum, jika ada isu-isu provokasi akan mudah tersulut emosi. Oleh sebab itu elit politik diharap bisa mendinginkan suasana, agar perbedaan politik tidak mengakibatkan konflik di bawah.

 

Terkait persiapan Pilkada serentak 2020, Kresna berharap Polri dan TNI kembali mampu memberikan dukungan untuk mewujudkan keamanan. "Karena Pilkada ini hampir 200 (daerah) lebih, maka kita berharap TNI dan Polri membantu untuk menyukseskan Pilkada 2020 ini, agar bisa mendapatkan pemimpin yang baik dan juga masyarakatnya tidak terpecah," harap legislator dapil Jawa Timut ini.

 

Sementara itu berkenaan dengan kebutuhan anggaran bagi TNI dan Polri, ia mengatakan Komisi II DPR RI akan memberikan dukungan kepada Menteri Keuangan. "Terkait tuntutan kenaikan gaji dan anggaran kita kembalikan ke Kemenkeu, semoga nanti Komisi II DPR RI bisa mendukung agar anggaranya bisa bertambah," ujar Kresna. (eko/sf)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...